Membangun Kepercayaan Publik melalui Tata Kelola Data Referensi (Reference Data) di Era Kebocoran Data Digital
DOI:
https://doi.org/10.67096/mekar.v1i2.251Keywords:
Tata Kelola Data Referensi, Kepercayaan Publik, Kebocoran Data Digital, Keamanan Siber, Perlindungan Data PribadiAbstract
Serangkaian insiden kebocoran data digital di Indonesia, seperti kasus Bjorka serta pelanggaran data pada BPJS Kesehatan dan PeduliLindungi, memicu krisis kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola data. Penelitian ini menganalisis peran tata kelola data referensi yang disiplin sebagai solusi teknis dan strategis untuk memulihkan kepercayaan tersebut di era digital. Melalui pendekatan kualitatif berbasis Systematic Literature Review (SLR) terhadap 13 referensi utama dari Scopus, Google Scholar, IEEE Access, dan Elsevier (2015–2025), penelitian mengungkap bahwa pelanggaran data tidak hanya berasal dari kegagalan keamanan siber eksternal, tetapi juga dari kelemahan pengelolaan data referensi internal, seperti kode geografis, NIK, dan standar klasifikasi layanan. Ketidakkonsistenan data referensi antarlembaga menghasilkan fragmentasi atau "silo data" yang rentan terhadap celah keamanan. Temuan menelusuri rantai kausal antara tata kelola data referensi yang baik, peningkatan kualitas data, dan pemulihan kepercayaan publik. Penelitian menyimpulkan bahwa pembangunan kepercayaan publik memerlukan standardisasi serta pengelolaan data referensi secara terpusat, didukung prinsip transparansi sejak tahap desain sistem, dan diperkuat kerangka hukum seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).
References
Abraham, R., Schneider, J., & Brocke, J. vom. (2019). Data governance : A conceptual framework , structured review , and research agenda. International Journal of Information Management, 49(January), 424–438. https://doi.org/doi: 10.1016/j.ijinfomgt.2019.07.008
Aji, M. P. (2022). Sistem Keamanan Siber dan Kedaulatan Data di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Politik (Studi Kasus Perlindungan Data Pribadi) [Cyber Security System and Data Sovereignty in Indonesia in Political Economic Perspective]. Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional, 13(2), 222–238. https://doi.org/10.22212/jp.v13i2.3299
Alfi, M., Yundari, N. P., & Tsaqif, A. (2023). Analisis Risiko Keamanan Siber dalam Transformasi Digital Pelayanan Publik di Indonesia. Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional, 6(2). https://doi.org/10.7454/jkskn.v6i2.10082
Bližnák, K., Munk, M., & Pilková, A. (2024). A Systematic Review of Recent Literature on Data Governance ( 2017 – 2023 ). IEEE Access, August, 149875–149888. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3476373
Matheus, R., Janssen, M., & Janowski, T. (2021). Design principles for creating digital transparency in government. Government Information Quarterly, 38(1), 101550. https://doi.org/10.1016/j.giq.2020.101550
Misra, S., Barik, K., & Kvalvik, P. (2025). Trust in Digital Sovereignty : A Review of Security , Privacy , and Governance Challenges. Public Organization Review. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s11115-025-00968-0 Trust
Mulyadi, D., Mulyana, A., Carmenita, A., Utami, H. L., Aulia, K. A., & Suryakancana, U. (2026). Implementasi Kebijakan Pemerintah terhadap Pencegahan Kebocoran Data Pribadi dalam Pelayanan Publik Berbasis Digital. Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora, 6(1), 1–15. https://doi.org/https://doi.org/10.53697/iso.v6i1.3473
Prawira, Y., & Yola, L. (2023). Analisis Narrative Policy Framework (NPF) dalam Kebijakan Undang-undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Jurnal Transformative, 9(2), 204–226. https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2023.009.02.5
Sabila, S. N., & Atman, W. (2025). Studi Kasus Kebocoran Data SIM Card oleh Bjorka : Dampaknya terhadap Kepercayaan Publik terhadap Keamanan Digital di Indonesia. Sosial Simbiosis : Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik, 2(3), 142–154. https://doi.org/https://doi.org/10.62383/sosial.v2i3.1998
Sadat, A. (2025). Digital governance and civic inclusion to enhance public participation in political decision-making processes. Frontiers in Political Science, 7(December). https://doi.org/10.3389/fpos.2025.1671373
Suari, K. R. A., & Sarjana, I. M. (2023). Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Jurnal Analisis Hukum, 6(1), 132–142. https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484
Sulistianingsih, D., Ihwan, M., Setiawan, A., & Prabowo, M. S. (2023). Tata Kelola Perlindungan Data Pribadi Di Era Metaverse (Telaah Yuridis Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi). Masalah-Masalah Hukum, 52(1), 97–106. https://doi.org/10.14710/mmh.52.1.2023.97-106
Tan, E., Mahula, S., & Crompvoets, J. (2022). Blockchain governance in the public sector: A conceptual framework for public management. Government Information Quarterly, 39(1), 101625. https://doi.org/10.1016/j.giq.2021.101625
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Alvira Mutiara Chairunisa, Muhammad Irwan Padli Nasution (Author)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.






