Peran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DT SEN) dalam Mendukung Perencanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Wilayah di Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, Jawa Tengah

Abstract

Kemiskinan masih menjadi permasalahan utama dalam pembangunan di Indonesia yang bersifat kompleks dan multidimensi. Berbagai program bantuan sosial telah dilaksanakan pemerintah, namun efektivitasnya masih terkendala oleh permasalahan utama berupa ketidaktepatan dan ketidakterpaduan data penerima manfaat. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah mengembangkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis data terintegrasi yang menggabungkan DTKS, P3KE, dan Regsosek. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran DTSEN dalam mendukung perencanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis wilayah di Kecamatan Batangan Kabupaten Pati. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lokasi penelitian difokuskan pada empat desa, yaitu Jembangan, Mangunlegi, Batursari, dan Kedalon. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi DTSEN telah berjalan melalui mekanisme pengusulan dari desa, verifikasi lapangan, validasi kelayakan, dan penyandingan data pada tingkat pusat. Namun, proses tersebut masih membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu sekitar enam bulan hingga satu tahun, sehingga kurang responsif terhadap dinamika sosial ekonomi masyarakat. Selain itu, masih ditemukan permasalahan akurasi data berupa inclusion error dan exclusion error yang menyebabkan ketidaktepatan sasaran bantuan sosial. Dampak sosial dari implementasi DTSEN meliputi munculnya kecemburuan sosial dan persepsi ketidakadilan di masyarakat, sedangkan dari sisi ekonomi, bantuan sosial berperan dalam membantu pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga namun masih bersifat jangka pendek. Kesimpulannya, DTSEN memiliki peran penting sebagai instrumen data dalam mendukung perencanaan penanggulangan kemiskinan berbasis wilayah, namun masih memerlukan penguatan dalam aspek pemutakhiran data, validasi lapangan, integrasi data lintas sektor, serta peningkatan kapasitas aktor pelaksana agar lebih akurat dan responsif terhadap kondisi masyarakat.