PERAN KEPALA KUA SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF (PPAIW) DALAM PENCATATAN DAN PENDAFTARAN HARTA WAKAF DI KUA BINJAI KOTA
DOI:
https://doi.org/10.67096/legal.v1i3.295Keywords:
KUA, PPAIW, Sertifikasi Tanah Wakaf, Wakaf, Pencatatan WakafAbstract
Penelitian ini mengeksplorasi fungsi Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam hal pencatatan dan pendaftaran aset wakaf di KUA Binjai Kota. Fokus dari penelitian ini tertuju kepada proses administrasi wakaf, tantangan yang dihadapi dalam pencatatan dan pendaftaran wakaf, serta langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi berbagai masalah tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumen di KUA Binjai Kota. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran Kepala KUA sebagai PPAIW telah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Proses pencatatan dan pendaftaran wakaf dilaksanakan melalui berbagai tahapan, yang dimulai dari pemenuhan persyaratan administrasi, pelaksanaan ikrar wakaf, penerbitan Akta Ikrar Wakaf (AIW), hingga sertifikasi tanah wakaf oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dalam pelaksanaannya, KUA Binjai Kota juga memanfaatkan teknologi dengan menggunakan aplikasi SIWAK untuk mempermudah proses administrasi wakaf. Namun demikian, masih ada sejumlah kendala dalam pencatatan dan pendaftaran wakaf, seperti kurangnya kelengkapan dokumen administrasi, rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan wakaf, serta adanya masalah terkait status dan sengketa tanah wakaf. Banyak orang yang masih melakukan wakaf secara lisan tanpa pencatatan resmi, yang berpotensi menimbulkan konflik hukum di masa depan. Untuk mengatasi kendala-kendala ini, KUA Binjai Kota mengambil berbagai langkah, termasuk sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan wakaf, pendampingan masyarakat dalam urusan administrasi wakaf, serta peningkatan kerja sama dengan BPN dalam proses sertifikasi tanah wakaf. Melalui tindakan tersebut, diharapkan pengelolaan wakaf dapat lebih teratur, memiliki kepastian hukum, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat.
References
Abror, K. (2019). Fiqh Zakat Dan Wakaf.Pdf. Percetakan Permata.
Akmal Nuari, & Ramdan Fawzi. (2024). Analisis Hukum Islam Dan Uu Wakaf Terhadap Aset Wakaf Tidak Tercatat. Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam, 135–142.
Anam, M. K. A., & Fitroh, N. (2025). Proses Pengurusan Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kabupaten Sukoharjo Dan Kabupaten Karanganyar. El-Adabi: Jurnal Studi Islam, 4(2), 143–156.
Astriani, D. D., & Aziz, A. (2025). Implementasi Kebijakan Sertifikasi Tanah Wakaf Dalam Menghadapi Rendahnya Kesadaran Masyarakat Dan Sengketa Waris Di Bidang Zakat Wakaf (Zawa) Kementerian Agama Kabupaten Temanggung Tahun 2025. Al-I’timad: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Islam, 3(2), 213–230.
Ayuandika, L. N., Safitri, N. A., Zahra, R. A., & Saputri, S. W. (2022). Urgensi Pencatatan Wakaf Menurut Hukum Positif. Tahkim, 5(1), 59–78.
Fadhilah, N. (2011). Sengketa Tanah Wakaf Dan Strategi Penyelesaiannya. De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah, 3(1), 71–85.
Habibah, S., Isnaini, B. I., & Arifin, R. A. (2026). Urgensi Pendaftaran Sertifikat Tanah Wakaf Dalam Upaya Pencegahan Sengketa. Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum, 4.
Harahap, Y. (2024). Hukum Zakat Dan Wakaf. Sinar Grafika.
Harianto, A., Riancana, R., & Djamal, R. (2025). Pendaftaran Tanah Wakaf: Urgensi Dan Prosedurnya. Jurnal Yustisiabel, 9(1), 52–67.
Hidayatullah, R., & Saiin, A. (2025). Dinamika Hukum Wakaf Di Indonesia Tantangan Dan Solusi Dalam Pengelolaan Aset Wakaf Produktif. Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah, 5(01), 11–23.
Indra, G. L. (2005). Managemen Wakaf Produktif. Ketua Badan Wakaf Indonesia.
Iqbal, M. N. (2020). Pengelolaan Tanah Wakaf Secara Produktif Menurut Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Analisis Terhadap Kinerja Nazhir Dalam Pengembangan Wakaf Produktif). Jurnal Islamic Circle, 1(1), 166–186.
Luthfi, M. (2025). Sinergi Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bululawang: Sosialisasi Dan Pendampingan Sertifikasi Tanah Wakaf. Jurnal Dedikasi Hukum, 5(2).
Muhammad Yusuf, Suci Ramadhona, Budi Abdullah, Tri Eka Putra M. Waruwu, A. P. (2025). Penguatan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Peraturan Desa Aman Damai Kecamatan Serapit Kabupaten Langkat 1. Jurnal Serunai Pengabdian Masyarakat, 2.
Nathasya, H. (2024). Implementasi Pasal 37 Ayat 1 Dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Peran Kepala Kua Sebagai Ppaiw Perspektif Sistem Hukum Lawrence M. Friedman. Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (Iicls), 5(1), 70–80.
Nawawi, M., Suganda, A. D., Elsa, E., & Itang, I. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan Melalui Wakaf Produktif: Studi Pada Dompet Dhuafa. Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan, 25(1), 45–64.
Putra Trisno, W. (2022). Manajemen Wakaf. Widina Bhakti Persada Bandung.
Rafid, Z., & Yusuf, H. (2020). Peranan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Dalam Mencegah Terjadinya Sengketa Tanah Wakaf. Al-Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan, 2(2), 99–110.
Sucianti, S. (2025). Analisis Hukum Terhadap Kolaborasi Nazhir Dan Fintech Syariah Dalam Digitalisasi Wakaf Uang. Universitas Islam Negri Palopo.
Syafiq, A. (2014). Urgensi Pencatatan Wakaf Di Indonesia Setelah Berlakunya Uu No. 41 Tahun 2014 Tentang Wakaf. Jurnal Zakat Dan Wakaf, 41.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Alya Salsabillah, Muhammad Nur Iqbal, Ines Aulia Dina (Author)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
