PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA TERHADAP KEAMANAN NEGARA

Authors

  • Mohhamad A. Wumu Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Manado
  • J. G. Z. Mambu Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Manado
  • Diana Putong Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Manado

DOI:

https://doi.org/10.67096/legal.v1i3.115

Keywords:

makar, tindak pidana, keamanan negara

Abstract

Tindak pidana makar adalah suatu bentuk tindak pidana yang berhubungan dengan masalah keamanan negara. seseorang itu melakukan makar banyak faktor yang mempengaruhi, tetapi umumnya adalah rasa ketidakpuasan terhadap kekuasaan yang sedang berlangsung. Perbuatan tersebut pada umumnya dilakukan oleh sekelompok orang yang mempunyai maksud dan tujuan yang tidak baik terhadap bangsa dan negara ini. Tindak pidana makar dengan maksud merobohkan pemerintah, menyebabkan munculnya beberapa pengaturan-pengaturan tindak pidana makar yang dibuat pemerintah sebagai upaya untuk mengamankan jalannya pemerintahan yang sedang berlangsung. Tindak pidana makar untuk merobohkan pemerintah, tentunya disikapi pihak pemerintah dengan membuat beberapa aturan maupun instrumen hukum dalam meminimalisir tindak pidana makar. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya yang objeknya adalah hukum itu sendiri. Kejahatan terhadap keamanan negara adalah menyerang kepentingan hukum Negara. Penyebab terjadinya kejahatan terhadap keamanan negara karena tidak puas dengan pemerintah yang ada. Sebab terjadinya kejahatan terhadap negara antara lain karena lingkungan. Stratifikasi sosial melahirkan hirarki (tingkat) penggolongan sosial menciptakan perbedaan tingkat kemakmuran, kekuasaan, pengaruh (prestise). Lingkungan yang tidak baik membuat kelakuan seseorang menjadi jahat. Tindakan ini biasanya merupakan gerakan massa. Gerakan ini pada umumnya bermaksud untuk merobah yang kurang sesuai dengan dirinya maupun situasi dengan mengerahkan orang banyak dan biasanya gerakan massa itu selalu bersifat negative destruktif.

References

Buku:

Abdul Latif dan Hasbi Ali, Politik Hukum, Sinar Grafika, Cetakan II, Jakarta, 2011

Amir Ilyas., Yuyun Widaningsih., Hukum Korporasi Rumah Sakit. Yogyakarta. 2010

Andre Ata Ujan, Filsafat Hukum, Kanisius, Yogyakarta, 2009

Amran Zazari, Jihad Akbar di Medan Area, Bulan Bintang, Jakarta, 1990 Bonger W.A, Pengantar Tentang Kriminologi Pembangunan, Ghalia Indonesia, 1984

Darji Darmodiharjo., Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008

Eria A. Nordlinger, Militer Dalam Politik Kudeta dan Pemerintahan, Alih Bahasa Sahat Siammora, Rineke Cipta, Jakarta,1990

Hamzah Andi .,Sumangelipu A, Pidana Mati Di Indonesia Di Masa Kini dan Masa Depan, Cetakan 1,Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984

Hans Kelsen, Pengantar Teori Hukum, penerjemah: Siwi Purwadi, Nusa Media, Bandung, 2009

Hamdan M., Politik Hukum Pidana, RajaGrafino Persada, Jakarta, 1997

Ibrahim Johny., Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Malang, 2011 ,Teori dan Metodologi : Penelitian Hukum Normatif. Bayumedia Publish. Malang. 2006

Jeremiah Ganesh, Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Makar Di Indonesia, Diponegoro Law Journal, 2019

Lamintang P.A.F., Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara, Sinar Baru, Bandung Cet.I, 1987

Leden Marpaung, Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta 1991,

Marbun.B.N, Kamus Politik, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996

Mardjono Reksodiputro, Pembaharuan Hukum Pidana (Kumpulan Karangan), Buku Keempat, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 2007

Marlina, Hukum Penitensier, Refika Aditama, Bandung, 2011

Moeldjatno., Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Bandung 1996

Pipin Syarifin, Hukum Pidana Di Indonesia, Pustaka Setia, Bandung, 2008

Roni Wiyanto. Asas-asas Hukum Pidana Indonesia. Bandung.C.V. Mandar Maju, 2012

Sartono Karto Dirjo, dkk , Sejarah Nasional Indonesia IV, Depdikbud, 1975, Simanjuntak B., Pengantar Kriminologi dan Pantologi Sosial, Tarsito, Bandung,

1982

Soelaiman Joesoef, Ilmu Jiwa Massa, Usaha Nasional, Surabaya, 1979 Soesilo R., Pokok –Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik

Khusus, Politera, Bandung, 1984

Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. UI-Press. Jakarta. 2006 Soetiksno, Filsafat Hukum Bagian I, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2008

Sartono Karto Dirjo dkk., Sejarah Nasional Indonesia IV, Depdikbud, 1975 Poernomo Bambang , Kapita Selekta Hukum Pidana, Liberty , Yogayakarta,

1988

Prakoso Djoko , Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1988

Poerwadarminta W.J.S, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1993

Ninik Widayanti, Yulius Waskita, Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya, Bina Aksara, 1987

Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008

iPerundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Internet :

http://www.boombastis.com/contoh-kasus-makar/83013 diakses pada tanggal 13 Maret 2024

http://www.tribunnews.com/nasional/2016/12/06/polisi-dalami-keterlibatan-ahmad-dhani-dan-hatta-taliwang-dalam-kasus-makar diakses pada tanggal 6 April 2024

http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2016/12/pengertian-makar-serta-pasalnya.html diakses pada tanggal 15 Mei 2024

https://regional..kompas.com diakses tgl 2 Agustus 2024

http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2024/12/pengertian-makar-serta-

pasalnya.html diakses pada tanggal 15 Desember 2024

Jurnal. Karya Ilmiah dan Naskah Publikasi

Lidya Suryani Widayati, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Strategis Tindak Pidana Makar, dalam Majalah Info Singkat Hukum Vol.VIII, No.23/I/P3DI/Desember/2016,

Siti Faridah, Relevansi Makar Dalam #2019GantiPresiden, Dalam Jurnal Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, volume 4 Nomor 2 Tahun 2018

Syefri Alpat Lukman, Tindak Pidana Makar Terhadap Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik IndonesiaBerdasarkan Pasal 87 KUHP (Analisis Yuridis Terhadap Gerakan Riau Merdeka Tahun 1999) dalam JOM Fakultas Hukum volume 3 Nomor 2, Oktober 2016, hal.7

Published

2026-09-30

How to Cite

Mohhamad A. Wumu, J. G. Z. Mambu, & Diana Putong. (2026). PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA TERHADAP KEAMANAN NEGARA. Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana Dan Perdata, 1(3), 771–784. https://doi.org/10.67096/legal.v1i3.115

Similar Articles

1 2 3 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.