KAJIAN HUKUM TENTANG PUTUSAN PTUN YANG TIDAK DILAKSANAKAN
DOI:
https://doi.org/10.67096/legal.v1i3.132Keywords:
PTUN, eksekusi putusan, pejabat pemerintahan, supremasi hukum, negara hukumAbstract
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan wajib dilaksanakan oleh para pihak, khususnya pejabat tata usaha negara yang menjadi tergugat. Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit putusan PTUN yang tidak dilaksanakan oleh pihak yang kalah, terutama oleh pejabat pemerintahan. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab utama tidak dilaksanakannya putusan PTUN serta implikasi hukumnya terhadap prinsip negara hukum dan perlindungan hak warga negara. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti lemahnya mekanisme eksekusi putusan, kurangnya sanksi terhadap pejabat yang ingkar, serta rendahnya kesadaran hukum aparatur negara menjadi penghambat utama dalam pelaksanaan putusan PTUN. Kajian ini merekomendasikan penguatan regulasi mengenai eksekusi putusan PTUN, pemberian sanksi administratif atau pidana terhadap pejabat yang tidak patuh, serta peran aktif lembaga pengawas untuk menjamin kepastian hukum dan supremasi hukum di Indonesia.
References
Irvan Mawardi, Konstruksi Baru Tentang Keputusan Tata Usaha Negara Yang Dapat Diuji Di PTUN (Menyambut Kehadiran UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (bagian-1), diakses pada situs: http://ptun-samarinda.go.id/index.php/berita/berita-terkini/25- artikel/43-konstruksi-baru-tentang-keputusan-tata-usaha-negara-yang-dapat-diuji-di-ptun.
Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Penerbit Bayumedia, Cetakan ke-4, Malang, 2008,
Lon L. Fuller, The Morality of Law (McGraw-Hill: Yale University Press, 1964),
Marbun, S.F.,dkk, Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, Penerbit UII Press, Yogyakarta, 2004,
Nasution, Bahder Johan, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2008,
Nur Hasan Ismail, Perkembangan Hukum Pertanahan, Pendekatan Ekonomi – Politik, (Jogjakarta, HUMA dan Magister Hukum UGM, 2007) Dalam Ngobrolin Hukum Obrolan Ringan Seputar Hukum, Memahami Kepastian (Dalam) Hukum, https: //ngobrolinhukum.wordpress com/2013/02/05 35 Herowati
Paulus Effendi Lotulung, Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan,
Penjelasan Umum Angka Ke-1, Paragraf ke-12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Penerbit Kencana, Cetakan Ke-9, Jakarta, 2014,
Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008,
Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law
S.F. Marbun dan Moh. Mahfud MD, Pokok-pokok hukum administrasi negara, Yogyakarta Liberty.
Satjipto Rahardjo, 2012, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti
Situmorang, Victor dan Soedibyo, Pokok-Pokok Peradilan Tata Usaha Negara, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 1987,
Sjachran Basah, Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Admnistrasi di Indonesia,Cetakan ke-4, Alumni, Bandung, 2010,
Soeroso, 2011. Pengantar Ilmu Hukum, Pt. Sinar Grafika, Jakarta
Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1998
Zairin Harahap, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Cetakan Ketiga PT, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002,
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
http://www.kompasiana.com/aca/penguatan-pelaksanaan-eksekusi-putusan- ptun_552ff3e96ea83453728b45b4, dikunjungi pada tanggal 9 Februari 2025, pada pukul 10.35 WITA
Ujang Abdullah, Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Sistem Peradilan di Indonesia, hlm. 4., diakses pada situs: http://ptun-palembang.go.id/upload_data/KOMPETENSI%20PTUN.pdf.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Timotius Kumesan, Reynold Simandjuntak, Henry Noch Lumenta (Author)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
