TINJAUAN HUKUM KEBEBASAN BERPENDAPAT SEBAGAI HAK KONSTITUSIONAL DAN BATASANNYA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebebasan berpendapat sebagai hak konstitusional serta bentuk pembatasannya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kebebasan berpendapat merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, namun dalam praktiknya sering berbenturan dengan ketentuan pidana yang dianggap berpotensi membatasi ruang demokrasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teori yang digunakan meliputi teori kriminalisasi, teori negara hukum, dan teori ultimum remedium. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa ketentuan dalam KUHP baru, seperti delik penghinaan Presiden dan penyebaran informasi yang menimbulkan keonaran, berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap kritik masyarakat apabila diterapkan secara luas. Oleh karena itu, pembatasan kebebasan berpendapat harus dilakukan secara proporsional dan tetap menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara.