Kajian Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Mengenai Batas Usia Capres-Cawapres

Veraldy Lumowa; Agustien Cherly Wereh; Indra O. Nasirum

doi:10.67096/legal.v1i2.149

Authors

Veraldy Lumowa Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Manado
Agustien Cherly Wereh Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Manado
Indra O. Nasirum Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Manado

DOI:

https://doi.org/10.67096/legal.v1i2.149

Keywords:

Putusan Mahkamah Konstitusi, Batas Usia, Calon Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan putusan penting yang mengubah pengaturan batas usia calon presiden dan wakil presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebelum putusan ini, batas usia capres dan cawapres ditentukan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu paling rendah berusia 40 tahun. Namun, melalui putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir konstitusional baru dengan menambahkan syarat alternatif berupa pengalaman sebagai kepala daerah hasil pemilihan umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan hukum mengenai batas usia capres dan cawapres sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 serta menganalisis implikasi yuridis putusan tersebut terhadap pengaturan peraturan perundang-undangan pemilu. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan ini menimbulkan perubahan signifikan terhadap prinsip pembatasan usia dalam pencalonan presiden dan wakil presiden serta memunculkan perdebatan mengenai kepastian hukum dan independensi lembaga peradilan konstitusional.

References

Buku

Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence), Jakarta: Kencana, 2021.

Adnan Buyung Nasution, Demokrasi Konstitusional: Pikiran & Gagasan , Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010.

Azyumardi Azra, Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik di Indonesia , Jakarta: Paramadina, 2004.

Faiz Rahman dan Dian Agung Wicaksono, Putusan Bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi: Karakteristik dan Dinamika Perkembangannya ,Yogyakarta: UGM Press, 2024.

Hasani, Pengujian Konstitusionalitas PERDA, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2020.

Heryanto, Ragam Persoalan Komunikasi Politik Indonesia Yogyakarta: IRCiSoD, 2024.

Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia , Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia ,Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: Rajawali Pers, 2023.

Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective , New York: Russell Sage Foundation, 1975

Lili Rasjidi, Filsafat Hukum: Apakah Hukum Itu? , Bandung: Remadja Karya, 1988.

Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi , Jakarta: LP3ES, 2006.

Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, edisi kedua ,Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia , Jakarta: Rajawali Press, 2009

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, 1992.

Munir Fuady, Konsep Negara Demokrasi ,Bandung: Refika Aditama, 2013

Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 137.

Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia , Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Rahma Ariani Roshadi dan S. H. SS, Pengantar Hukum Indonesia ,Jakarta: Anak Hebat Indonesia, 2025.

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum , Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Edisi Revisi Terbaru, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2022.

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983.

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Edisi Terbaru, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2021.

Tamara, “Demokrasi adalah Kebebasan dan Keadilan”, dalam Demokrasi di Era Digital 2021.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), dan Pasal 24C ayat (1).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Pasal 169 huruf q. PKPU

Jurnal / Artikel / Website

Abela, V. Y., Wicaksono, D. B., & Putri, E. C. (2024). Analisis Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai Positive Legislature dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. AMAR, 2(2), 65-79.

Adawiyah, P. R. Batasan minmal usia calon pimpinan KPK di Negara Anggota ASEAN (studi perbandingan Indonesia dengan Malaysia) (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

Al Arifin, S. M. H. (2022). Pembatasan Masa Jabatan Presiden Studi Perbandingan Hukum Ketatanegaraan Republik Indonesia dan Singapura (Bachelor's thesis, Perpustakaan FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

Anggreni, D., Fuadi, A., Fitriyani, F., & Al-Kautsar, M. I. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjamin Kedaulatan Hukum di Indonesia. Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara, 3(1).

Aprilia, S., Edyar, B., & Putra, D. A. (2025). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/Phpu. Pres-Xxii/2024 tentang Sengketa Pemilihan Presiden Tahun 2024 Ditinjau dari Teori Keadilan an Siyasah Qadhaiyyah (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Curup).

Ar-Razy, R. S. M., & Rosidin, U. (2025). Asas-asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Kewenangan Uji Materi Undang-Undang. Jurnal Hukum Legalita, 7(1).

Aziz, A. (2024). Analisis Inkonstitusionalitas Perubahan Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023. Jurnal Media Akademik (JMA), 2(3).

AZIZ, A. S. (2025). Rekonstruksi Regulasi Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Perihal Kriteria Kemampuan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023 Berbasis Nilai Keadilan Dan Hukum Islam (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).

Boediningsih, W., & Cahyono, S. B. (2022). Kerjasama Antara Kelembagaan Bawaslu dan KPU dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Tinjau dari Hukum Tata Negara di Indonesia. Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian, 1(7), 288-301.

Fadhillah, M. D., & Priskap, R. (2024). Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden. Limbago: Journal of Constitutional Law, 4(3).

Fatimah, S. (2025). Implikasi dissenting opinion Hakim mahkamah konstitusi dalam perkara Perselisihan hasil pemilihan umum (phpu) tahun 2024 Terhadap perubahan pendekatan hakim dalam Memutuskan sengketa pemilu (Doctoral dissertation, S1-Hukum Tata Negara UIN SSC).

Hafidzuddin, M. M., & Widodo, H. (2025). Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Indonesian Journal of Contemporary Law, 1(1).

Hardianto, H., Sakti, S. W. K., & Meliza. (2024). Masalah Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden: Studi Open Legal Policy dalam Putusan MK No. 90/PUU XXI/2023. Jurnal Supremasi, 14(1).

Harianja, F. M., Pinasang, D. R., & Lumintang, D. S. S. (2024). Implementasi Pemilihan Umum Presiden dalam Kajian Konstitusionalitas Sistem Presidensial di Indonesia. Lex Administratum, 12(4).

Inarni, H., Shesa, L., & Hakim, A. (2024). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI Tentang Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Curup).

Laksono, A. B., & Anggriawan, F. (2025). Analisis Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bhirawa Law Journal, 6(1).

Lestari, N. P. S., Suandika, I. N., & Pidada, I. B. A. (2024). Tinjauan Yuridis Batas Usia Calon Wakil Presiden Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. KONSENSUS: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi, 1(4), 40-55.

Mewengkang, C. G. (2025). Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden di Indonesia. Lex Privatum, 7(1).

Mungawanah, N., Taufiq, M., Lubis, A. F., & Jaya, K. (2025). Analisis Hukum Tentang Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Perundang-Undangan. Jurnal Kolaboratif Sains, 8(2).

NST, N. A. (2023). Open Legal Policy Pengaturan Presidential Threshold dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam Pemilihan Presiden di Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

Nugraha, K. P., Puspitasari, D., & Anggraini, R. (2024). Analisis Legal Reasoning dan Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Jurnal Fundamental Justice, 5(2), 89-104.

Nugroho, G. P., & Kurniawan, R. C. (2025). Partai Politik dan Penurunan Ambang Batas Pencalonan dalam Pilkada (Studi Perolehan Suara Parpol pada Pemilu 2024 Propinsi Lampung). Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP), 5(3).

Nurfadilla, M., Agustiningsih, M., & Maulidia, M. (2025). Politik Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023: Antara Konstitusionalitas dan Kepentingan Politik Pemilu 2024. Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 13(10), 71-80.

Putri, C. A., & Hufron, H. (2026). Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembentukan Norma Hukum Baru. RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 4(4), 3973-3982.

Radjak, S., & Ahmad, A. (2025). Menguji Batas Kewenangan: Tafsir Mahkamah Konstitusi atas UUD 1945 dalam Dinamika Demokrasi Modern. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(3), 1800-1815.

Rohmah, E. I. (2024). Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden. PROGRESIF: Jurnal Hukum, 18(1)

Rohmah, E. I. (2024). Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden. PROGRESIF: Jurnal Hukum, 18(1), 100-131.

Salam, S. N. (2025). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Demokrasi di Indonesia: Studi Yuridis-Normatif. Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik, 3(1), 788-806.

Sanmas, R. (2024). Kajian Hukum Konstitusi terhadap Putusan Mahkamah Konsitusi Terkini: Usia Calon Presiden dan Calon Kepala Daerah. Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara, 2(4)

Saputra, R. (2018). Rekruitmen Partai Politik (Studi Pola Rekruitmen Partai Solidaritas Indonesia Terhadap Anak Muda) (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Ilmu Politik Dan Ilmu Sosial UIN Syarif Hidayatullah).

Sholikah, L. I. A., Setyawati, N., & Firahayu, L. (2023). Reformasi marwah MK melalui pengembalian pengawas eksternal hakim konstitusi. Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial, 3(2), 242-279.

Sihura, R., Silalahi, F., & Ghoffar, A. (2025). Batasan Kewenangan Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pilkada di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mk Nomor: 132/Php. BUP-XIX/2020). Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia, 5(11).

Subandri, R. (2024). Tinjauan yuridis putusan mahkamah konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang persyaratan batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden. Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik, 2(1), 135-153.

Sufajar, D., Winarno, R., & Ariesta, W. (2025). Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 90/PU-XXI/2023 Terkait Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden. Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum, 7(2), 225-235.

Sugitanata, A. (2023). Dinamika Keputusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden. Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara, 4(2).

Supryadi, A., Dewi, A. P., Amalia, F., Hamdi, H., Aminwara, R., Asri, A., ... & Sizi, C. (2025). Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Syarat Pencalonan Presiden/Wakil Presiden. Unizar Law Review, 8(2), 193-201.